Pemerintah Pusat Segera Gelontorkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua

SUARA.NABIRE - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Mahfud MD, membeberkan bahwa pemerintah pusat segera akan menambah dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Demikian dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD, saat menjadi pembicara di Workshop Pendapat BPK terkait Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat secara virtual, pada hari Selasa (30/3/2021).

“Otonomi Khusus itu tidak perlu diperpanjang, itu sudah berjalan sejak 2001 dan tidak perlu perpanjangan. Yang diperpanjang itu hanya dananya, dana khususnya. Struktur ketatanegaraan dan hubungan pusat dan daerahnya itu tidak ada perubahan apapun. Undang-undangnya tidak akan diperpanjang," ungkap Mahfud dalam rilis tertulisnya

Dijelaskan Mahmud bahwa terkait penambahan dana Otsus, pemerintah pusat akan melakukan revisi pada sejumlah peraturan, termasuk revisi pasal dalam Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Sebagaimana saat ini draf revisi tersebut telah diserahkan ke DPR.

"Kita akan merevisi Pasal 76 cara untuk memekarkan daerah provinsi mungkin akan menambah tiga provinsi sehingga menjadi lima, melalui revisi undang-undang bukan penambahan UU. Revisi 2 pasal. Pasal 34 tentang dana dan Pasal 76 tentang pemekaran," terang Mahmud

Adapun sebagai realisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020, pemerintah juga mengeluarkan Kepres Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta membentuk tim hukum untuk melaksanakan penelitian penggunaan dana Otsus Papua .

Pemerintah menilai pembangunan di Papua masih belum efektif. Penyebabnya antara lain situasi yang tidak kondusif, masih terdapat kasus korupsi dan belum terintegrasinya sejumlah program pemerintah.

Dengan kondisi demikian, mewakili pemerintah pusat, Mahfud meminta pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara harus lebih ditingkatkan.

“Saya ingin mengatakan ke depannya pemeriksaan BPK diharapkan lebih bisa terukur karena dana Otsus akan naik, kemudian aspirasi penegakan hukum sangat kuat disampaikan dari masyarakat. Dan kerja sama antara pemerintah dengan BPK sangat penting," pesan Mahfud.

Mahmud juga mengakui masih ada sejumlah isu yang dipersoalkan di Papua, namun pemerintah akan terus berupaya untuk menyelesaikan sejumlah masalah tersebut.

"Ada yang menyatakan terutama Organisasi Papua Merdeka yang terpisah dengan berbagai organisasi itu menyatakan, papua bukan bagian dari Indonesia. Papua berhak menjadi negara dan bangsa sendiri," pungkas Mahmud

Dengan demikian, lanjut Mahmud, pihak pemerintah tegaskan bahwa hubungan Papua dengan NKRI sudah bersifat final.

"Tidak bisa diganggu gugat, dan akan dipertahankan dengan segala biaya yang diperlukan. Sosial, ekonomi, politik dan keuangan sekalipun, pertahankan," tegas dia.

Hingga berita ini diturunkan, diketahui bahwa RUU Otsus Papua telah disahkan DPR untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. (Red)

Widyaiswara BPSDM Papua Apresiasi Panitia Prajabatan CPNS Puncak Jaya dan Antusiasme Peserta

W. K Wulan (Widyaiswara BPSDM Provinsi Papua)

SUARA.NABIRE, MULIA - Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Prajabatan bagi Kategori 2 CPNS Tahun 2013 di Kabupaten Puncak Jaya dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat, telah memasuki hari kelima.

Adapun tempat pelaksanaannya di bagi menjadi 3 tiga lokasi yang berbeda, yaitu: Aula Sasana Kawonak, Aula SMP Negeri 1 Mulia, dan GOR Pruleme.

Ditemui di sela-sela aktivitas pembelajaran pada Aula SMP Negeri 1 Mulia, hari Kamis (26/3/21), Widyaiswara BPSDM Provinsi Papua, W. K Wulan, mengungkapkan apresiasinya yang sangat mendalam terhadap antusias peserta K2 dalam mengikuti setiap materi.

"Peserta K2 Puncak Jaya sangat antusias mengikuti materi bahkan lebih antusias dari Kabupaten lain yang sama-sama berada di pegunungan," demikian tutur ibu Wulan kepada awak media ini.

Kendatipun diakuinya bahwa memang ada beberapa peserta yang masih pasif, namun hal itu dimaklumi karena faktor usia dengan keterbatasan fisik yang menurun seiring umur yang membuat mereka tidak biasa untuk duduk belajar.

Wulan juga menyatakan dirinya optimis bahwa dari para peserta ini nantinya akan diwujudkan para ASN yang berintegritas, amanah, jujur, bertanggungjawab, dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Hal itu karena sangat nampak semangat "mau belajar dan tidak takut salah" dari peserta CPNS K2 Puncak Jaya.

Lebih jauh Wulan juga mengakui bahwa sarana dan prasarana beserta panitia yang menyelenggarakan Diklat Prajabatan Puncak Jaya dinilai terbaik bahkan hampir mendekati standar Lembaga Administrasi Negara jika disandingkan dengan tingkat kesulitan daerah di pedalaman Papua.

"Fasilitas lengkap, diantaranya guest house, Aula dengan sarana wifi, tempat cuci tangan, audio sound, visual/infokus, shuttle bus, Ambulance dan tim medis siaga, dan lain sebagainya," ungkap Wulan.

Ketika ditanyai awak media terkait suasana kota Mulia, dengan penuh rasa haru Wulan mengungkapkan bahwa Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya adalah kota yang sangat indah dan jauh dari pandangan miring orang luar selama ini.

Tentunya dengan apresiasi dari WI BPSDM Provinsi Papua tersebut, menjadi angin segar dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi Ketua panitia dan penyelenggara

Pada tempat yang sama, Kepala BKPPD, Christomus Barguna, SE, M.Si., mengungkapkan bahwa apresasi yang diberikan adalah motivasi bagi jajarannya untuk lebih memaksimalkan pelayanan sesuai dengan kapasitas dan keadaan daerah meski ditengah pandemi dan keterbatasan yang ada.

"Kegiatan ini sudah dianggarkan tahun lalu, namun karena Covid-19 memaksa untuk di helat tahun ini (2021) seusai arahan dan dukungan Bapak Bupati dan Sekda, kami menggandeng BPSDM Provisi Papua. Kita berharap dengan berbagai dukungan, agenda ini dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan," ucap Chris.

Chris menambahkan bahwa jumlah 300an peserta K2 adalah sesi awal sebelum nantinya masuk dari formasi umum dengan jumlah yang lebih sedikit dari total 566 peserta, belum termasuk utusan dari Kabupaten lain.

Hal yang menarik dari kegiatan ini adalah hadir pula 3 utusan dari daerah lain, diantaranya Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak dan Pegubin. Mewakili utusan peserta, Yulita Edowai dari Mimika mengungkapkan ungkapan terima kasihnya kepada Pemda untuk dapat diberikan kesempatan mengikuti Prajab pertama kalinya di Puncak Jaya mengingat didaerahnya belum dilakukan hal serupa.

Salah seorang peserta K2 lainnya yang berusia lanjut, Buanggere Kokoya, yang saat ini genap berusia 53 tahun, mengaku sangat senang mengikuti Diklat Prajabatan meski dengan usia yang tidak lagi muda. Menurutnya penantian yang cukup lama setidaknya dapat memberikan pengalaman berharga bagi dirinya saat kembali bertugas di Distriknya nanti meski tidak lama lagi memasuki batas usia pensiun.

Pantauan awak media, sejak hari pertama Diklat Prajabatan dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan dan memasuki hari kelima, materi yang diberikan kepada peserta adalah untuk mata diklat percepatan pemberantasan korupsi yang menurut ibu Wulan, bertujuan membekali ketika peserta nanti bertugas ditempat masing-masing, maka mereka bisa menghindari perilaku korupsi yakni dengan mencegah dan menjauhi. (Red-Humas PJ)


Editor: Jein dan Jeni Imbiri

Harga Cabai di Papua Melonjak Hingga 160 Ribu Rupiah Per Kilogram, Ini Penyebabnya

SUARA.NABIRE, Jayapura - Kepala Seksi Bahan Pokok dan Barang Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Baji Idrus, membeberkan bahwa harga komoditas cabai rawit di Papua melonjak mencapai Rp 130.000 hingga Rp 160.000 per kilogram jelang bulan Ramadhan.

"Melonjaknya harga cabai rawit di Papua disebabkan karena gagalnya panen cabai karena cuaca ekstrem di Kabupaten Keerom, sentra komoditas cabai di Papua," demikian jelas Idrus sebagaimana dikutip dari kompas.id, pada Minggu (28/3/2021).

Dalam penjelasannya, Idrus menerangkan bahwa harga cabai mencapai Rp 130.000 hingga Rp 160.000 per kg di wilayah Jayapura dan sekitarnya. Sementara di Merauke dan Mimika harganya Rp 110.000 per kg.

"Harga di Merauke dan Mimika lebih rendah karena petani di dua daerah itu masih memproduksi cabai walaupun jumlahnya tidak banyak," ungkapnya.

Normalnya harga cabai rawit mencapai Rp 50.000 per kg apabila pasokannya memadai. ”Harga cabai selalu melonjak ketika pasokannya terbatas. Diperlukan strategi penanaman di daerah sentra cabai sehingga tidak terjadi lagi kenaikan harga,” demikian tutup Idrus (Red)

Kementerian PUPR Alokasikan Dana Sebesar Rp 10,5 Miliar Kepada Provinsi Papua Barat

SUARA.NABIRE - Dalam menyukseskan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan Rp 10,5 miliar untuk Provinsi Papua Barat agar bisa meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat lokal.

Pada tahun 2021, sebanyak 879 rumah tidak layak huni (RTLH) direncanakan akan mendapatkan bantuan tersebut sehingga nantinya bisa menjadi lebih layak huni.

“Pembangunan rumah layak huni akan terus kami laksanakan di Provinsi Papua Barat. Melalui pembangunan hunian tersebut, masyarakat bisa merasakan kehadiran negara dalam penyediaan tempat tinggal yang layak,”demikian ungkap Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam keterangan tertulis pada Jumat (26/03/2021).

Khalawi berharap Program BSPS tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta bisa membantu pemerintah daerah dalam mengurangi RTLH di daerah. Untuk itu, dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan program tersebut di lapangan sangat diperlukan.

“Meskipun dana yang disalurkan hanya berupa stimulan, tapi ternyata dengan semangat gotong royong dan saling bahu membahu saat membangun rumah bisa merubah rumah menjadi lebih layak huni,” jelas Khalawi.

Yance Pabisa, selaku Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2) Papua II, menambahkan bahwa pihaknya akan melaksanakan program BSPS tersebut pada 879 unit RTLH, dimana dalam pendataannya, Yance mengakui pihaknya akan menggandeng sejumlah instansi pemerintah sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Berdasarkan data yang dimiliki Balai P2P Papua II, pelaksanaan Program BSPS di Provinsi Papua Barat akan disalurkan di lima kabupaten dan satu kota, yaitu: di Kabupaten Sorong Selatan (172 unit), Kabupaten Maybrat (311 unit), Kabupaten Sorong (158 unit), Kabupaten Teluk Wondama (50 unit), Kabupaten Raja Ampat (112 unit) dan Kota Sorong (76 unit).

Yance juga membeberkan bahwa setiap RLTH akan mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya, dimana jumlah bantuan dana Program BSPS yang akan disalurkan untuk RTLH di wilayah perkotaan adalah sebesar Rp 23 juta, dan RTLH wilayah pegunungan sebesar Rp 40 juta.

“Total dana Program BSPS yang akan kami salurkan sebesar Rp 10,5 miliar. Dana Program BSPS tersebut tidak diberikan tunai kepada penerima bantuan dan hanya bisa digunakan untuk modal belanja material dan upah tukang,” demikian tutup Yance (Red)

Editor: Sonya MDD

280 ASN di Mimika Kedapatan Tidak Pernah Masuk Kantor Tapi Selalu Terima Gaji dan Tunjangan

SUARA.NABIRE - Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, mengatakan bahwa ada sebanyak 280 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Papua, tidak pernah masuk kantor selama bertahun-tahun. tapi mereka tetap menerima gaji dan tunjangan.

"Ada 280 ASN yang tidak pernah masuk kantor bertahun-tahun, tapi tetap menerima gaji dan tunjangan," demikian ungkap Eltinus pada Minggu (21/3/2021) di Timika, sebagaimana dikutip dari Antara.

Eltinus Omaleng membeberkan bahwa hal tersebut diketahui setelah dilakukan validasi data ASN di lingkungan Pemkab Mimika. Seperti dikutip dari Antara, bahwa berdasarkan hasil validasi data yang dilakukan Inspektorat Daerah serta Badan Kepegawaian dan SDM Kabupaten Mimika, ternyata kedapatan 280 ASN yang tidak pernah ke kantor menduduki jabatan Eselon III dan Eselon IV.

Ditambahkan Eltinus bahwa umumnya ASN yang tidak masuk kantor namun tetap menerima gaji tersebut lebih dominan tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Desa (OPD) dan pada Pemerintah Distrik maupun kelurahan.

Dengan kondisi demikian, Bupati Eltinus menegaskan bahwa pihaknya sudah memerintahkan Sekertaris Desa (Sekda) untuk memanggil mereka.

"Jika sampai tiga kali dipanggil tidak juga menghadap, terpaksa harus diberhentikan. Ini Untuk pembelajaran kepada semua. Jangan seenaknya tidur-tiduran di rumah, lalu tiap bulan terima gaji tanpa kerja," demikian tutup Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. (Red)

Tiba di Bandara Frans Kaisiepo Biak, Vaksin Corona Tahap II Dikawal ke Tempat Penyimpanan

SUARA.NABIRE – Vaksin Sinovac Covid-19 untuk diberikan pada tahap kedua, tiba di Bandar Udara Frans Kaisiepo, Biak, pada hari Minggu (7/3/2021).

Setibanya di bandara Frans Kaisiepo Biak, vaksin kemudian dibawa dengan pengawalan oleh Aparat TNI/Polri menuju gudang penyimpanan vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor,

Adapun vaksin Sinovac Covid-19 tersebut dikirim langsung dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura, dengan jumlah keseluruhan 400 vial.

“Kepolisian siap melakukan pengamanan dan pengawalan vaksin corona, agar proses distribusi vaksin hingga ke masyarakat berjalan lancar dan aman,” demikian tutur Kapolres Biak Numfor, AKBP Andi Yoseph Enoch melalui Kasubag Humas Iptu Padan Purba.

Adapun Vaksin Sinovac Covid-19 ini adalah untuk vaksinasi pada tahap II yang akan diberikan kepada pekerja pelayan publik, seperti TNI Polri, guru hingga wartawan. (Red)

Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua Ditemukan Lebih dari Rp 1,8 Triliun

Pertemuan Adat Suku Lanny, Puncak Jaya Papua

SUARA.NABIRE - Dugaan penyelewengan pengunaaan anggaran Otonomi khusus Papua (Otsus Papua) berupa penggelembungan harga dalam pengadaan barang, akhirnya ditemukan oleh Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri.

"Total kerugian negara dalam dugaan penyelewengan dana Otsus Papua ditaksir mencapai Rp 1,8 triliun," demikian dibeberkan Karo Analis Baintelkam Polri, Brigjen Achmad Kartiko dalam Rapim Polri 2021, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (17/2/21)

Achmad menambahkan bahwa dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut juga ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Temuan BPK bahwa terjadi pemborosan ketidakefektifan penggunaan anggaran. Mark up dalam pengadaan tenaga kerja, tenaga listrik dan tenaga surya. Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp 9,67 miliar. Ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp 1,8 triliun," jelas Achmad

Dana Otsus Papua tersebut , tutur Achmad, sejatinya digunakan dalam penyelesaian konflik di tanah Papua. Selain itu dana Otsus Papua juga diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah pusat sebelumnya telah menggelontorkan dana Otsus Papua sebesar Rp 93,05 triliun sejak 2002. Sedangkan dana Otsus Papua Barat yang telah digelontorkan pemerintah sebesar Rp 33,94 triliun sejak 2009.

Dengan dugaan penyelewengan itu, Achmad menegaskan bahwa pihak Baintelkam Polri menerima informasi adanya penolakan dari beberapa kelompok sipil untuk menolak perpanjangan Otsus Papua tersebut. Sehingga melalui informasi tersebut pemerintah telah mengirimkan surat ke DPR meminta adanya perubahan sejumlah pasal yang terkait dengan penggunaan anggaran dana Otsus Papua demi untuk mencegah adanya penyelewengan dana Otsus Papua oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Yang menyuarakan kontra untuk supaya Otsus tidak diperpanjang ada beberapa kelompok. Terdiri dari 45 organisasi penggerak agenda mogok sipil nasional. yang membentuk kelompok petisi rakyat Papua untuk menolak Otsus Papua yang akan berakhir akhir tahun ini," jelas Achmad.

Diketahui bahwa sebelumnya digelar rapat Badan Musyawarah DPR antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi pada 19 Januari lalu dimana telah diputuskan pembentukan Panitia Khusus RUU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sehingga pada 10 Februari 2021, DPR menyetujui keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. (Red)

Kota Kupang, Indonesia: The Undiscovered City

Kupang, Indonesia - The Undiscovered City. Kota Kupang adalah kotamadya sekaligus ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kota Kupang ini adalah kota yang terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat laut pulau Timor.

Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama sebagai Kampung Kerukunan Umat Beragama di Kota Kupang

Sumber foto: Antara - Sejumlah mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan Indonesia Rumah Bersama di Kota Kupang, NTT, Sabtu (14/9/2019).

Dilansir dari Media Indonesia, Sabtu 14 September 2019, 19:25 WIB, PEMERINTAH Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menetapkan Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama sebagai kampung kerukunan hidup beragama yang harmonis di ibu kota provinsi berbasis kepulauan ini.

Wali Kota Kupang Jefrison Riwu Kore di Kupang, Sabtu (14/9), mengatakan Kelurahan Fatubesi menjadi salah satu kelurahan percontohan harmonisasi kerukunan hidup beragama.

Ia mengatakan , Kelurahan Fatubesi dengan jumlah pendudukan yang padat dengan beragam suku dan agama namun kehidupan bermasyarakat terjalin dengan rukun, aman dan damai.

"Masyarakat yang majemuk dan beragam latar belakang suku dan agama namun mampu hidup berdampingan secara harmonis," kata Jefrison.

Menurut Jefrison, keberagaman suku dan agama yang dimiliki masyarakat Fatubesi dijalankan secara rukun dan damai sehingga potensi konflik dalam masyarakat yang heterogen diharapkan tidak ditemukan di Kelurahan Fatubesi.

"Masyarakat Fatubesi kaya akan unsur etnis, budaya serta agama yang beragama dengan hidup berdampingan dengan penuh harmonis. Kelurahan ini menjadi contoh di Kota Kupang tentang harmonisasi kerukunan hidup beragama," kata Jefrison.

Dikatakannya, melalui pembentukan kampung kerukunan beragama maka masyarakat Kota Kupang terus membangun sikap toleransi dan tolong menolong sehingga terjalin hubungan yang rukun, harmonis di antara sesama warga masyarakat antar agama, suku, etnis, dan budaya.

"Apabila hal ini dilakukan maka stabilitas daerah menjadi terjaga dengan baik," katanya.

Ia berharap para tokoh agama di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur ini memperkuat landasan iman kepercayaan umat masing-masing agar kehidupan beriman terpancar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. (X-15)

Dicopy langsung dari:
https://mediaindonesia.com/read/detail/259421-harmoni-di-kampung-kerukunan-kota-kupang

Begini Kronologis Tewasnya Prajurit TNI Yang Di Tikam Dalam Warung Di Daerah Waena Jayapura

Dampak dari kerusuhan yang terjadi di daerah Waena, ibu kota Provinsi Papua, Jayapura, pada Senin (23/9/2019) merenggut sejumlah korban jiwa. Termasuk salah satu korban tewas adalah Prajurit TNI bernama Praka Zulkifli.

Dikutip dari liputan6.com, usai demonstrasi di auditorium Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, massa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) meminta diantar ke Expo Waena.

Expo Waena yang letaknya sekitar 6 kilometer dari auditorium Uncen, merupakan pusat tongkrongan anak muda di Jayapura.

Polisi pun menyanggupinya. Mereka diantar menggunakan truk Brimob dengan kawalan polisi lalu lintas dan anggota Brigadir Mobile.

''Dalam perjalanan, tidak ada masalah. Semua kondusif. Namun, di tengah jalan, saat melewati pasar tempat mama-mama jual pinang, beberapa dari mereka minta diturunkan,'' ujar Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes AM Kamal kepada Liputan6.com, Selasa (24/9/2019).

Di sana, anak-anak muda itu melihat empat prajurit TNI yang sedang makan di warung, termasuk Praka Zulkifli. Empat prajurit ini, kata dia, merupakan anggota TNI yang diperbantukan ke Polda Papua. Sehari-hari, mereka bertugas sebagai sopir truk Brimob.

Tanpa diketahui polisi dan prajurit TNI yang lain, mereka langsung menjadi sasaran keberingasan massa.

''Saya ulangi ya, mereka itu driver truk yang digunakan Brimob. Sedang makan, langsung digebukin. Sampai akhirnya 1 prajurit meninggal. Tiga lainnya melarikan diri karena massa banyak dan membawa golok, batu serta senjata tajam. Rekan-rekan Brimob yang ada di Expo tidak mengetahui peristiwa tersebut,'' tutur Kamal soal aksi anarkistis di Waena, Papua.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII Cenderawasih Letkol CPL Eko Daryanto mengatakan Praka Zulkifli yang berasal dari Tidore ini, mengalami luka bacok di kepala bagian belakang dengan segera dievakuasi menuju RS Bhayangkara Papua untuk mendapat perawatan.

''Namun karena pendarahan yang hebat, meski mengalami perawatan secara intensif, sekitar pukul 12.30 WIT, Praka Zulkifli dinyatakan meninggal dunia. Sungguh disayangkan, almarhum yang berhasil menyelamatkan sandera pada peristiwa Banti, justru mengalami hal seperti ini,'' ujar Kapendam.***

Ricuh, Demo Terkait Abdul Somad Di Maumere

Demo yang dilakukan PMKRI cabang Maumere dengan tujuan untuk mendesak Polres Sikka agar segera menetapkan status Ustad Abdul Somad sebagai tersangka, berakhir ricu.

Kesabaran Kapolres Kupang Menghadapi Aksi Mahasiswa Papua

Dipublikasikan oleh Berita Kupang tanggal 25 Agustus 2019
BeritaKupang - Kapolres Kupang Kota, AKBP Satria, menunjukkan sikap sangat sabar saat menghadapi Aksi Orasi Aliansi Mahsiswa Papua, di Trotoar depan Mako Polda NTT, Sabtu 24 Agustus 2019 lalu.

Orasi yang berlangsung lebih dari satu jam ini pun akhirnya bubar dengan tertib, setelah Aliansi Mahasiswa Papua membacakan sejumlah tuntutannya.

Polsek Oebobo Kota Kupang Tangkap Residivis Spesialis Curanmor dan Pembobol Rumah

Dilansir dari iNews NTT, Polsek Oebobo Kota Kupang berhasil menangkap Residivis Spesialis Curanmor dan Pembobol Rumah dengan sejumlah barang bukti berupa 3 sepeda motor, 1 laptop dan 2 hp. Pelaku adalah residivis pencurian sepeda motor dan diancam dengan hukuman 7 tahun penjara.